Buranga Infokom News-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sulawesi Tenggara di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa, 19 November 2024.  

Andap Budhi Revianto dalam sambutannya menekankan pentingnya visi nasional menuju Indonesia Emas 2045 diimplementasikan dalam pembangunan daerah melalui 8 misi strategis yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program percepatan hasil terbaik.   

Beberapa poin Diskusi Rakorda TPID yaitu:

1) Stabilitas Harga dan Kebutuhan Pokok menghadapi anomali musim, persiapan nataru dan ketahanan stok beras; 2) Tantangan Ekonomi Sulawesi Tenggara meliputi: pertumbuhan Ekonomi, inflasi dan kebijakan moneter; 3) Dinamika Ekspor dan Perdagangan Internasional; 4) Rekomendasi Strategis untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", imbuhnya.

Menurutnya pedomani lima arahan utama dalam Rakor ini yaitu: 1) Diharapkan agar kita mengikuti rakor ini dengan sebaik-baiknya; 2) Memiliki satu kesatuan pemikiran melihat pengendalian inflasi; 3) Implementasikan hasil Rakorda TPID 2024 dengan baik; 4) Intens monev perkembangan situasi dan dinamikanya; 5) Mari kita satukan hati, pikiran, dan teguhkan komitmen kita bersama untuk keberhasilan dalam pengendalian inflasi Sulawesi Tenggara.   

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menekankan pentingnya menyiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan menegaskan perlunya langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu: 

1) Meningkatkan konsumsi rumah tangga; 2) Meningkatkan investasi dan ekspor yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian Sultra; 3) Tindak lanjut kebijakan moneter untuk mempertahankan suku bunga mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global; 4) Strategi menjaga momentum pertumbuhan untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dan menghadapi risiko ekonomi di masa depan; 5) Menyusun langkah kontijensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, Sulawesi Tenggara perlu menyusun langkah kontijensi yang tanggap terhadap potensi kedaruratan.  

"Rapat ini juga menyoroti angka inflasi Sultra yang saat ini berada pada 0,71%, di bawah target ideal nasional sebesar 1,5%–3,5%. Oleh karena itu, rekomendasi Rakorda diharapkan dapat mendukung RKP 2025 yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Buton Utara, La Nita, S.Pd, M.M yang ikut serta dalam Rakor ini menyampaikan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi dan strategi untuk mengendalikan inflasi di daerah, antara lain: gerakan tanam pangan, intensifkan jaringan pengaman sosial, kerjasama antar daerah pemenuhan komoditas pangan strategis, aktifkan satgas pangan daerah, melakukan operasi pasar murah maupun perkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, pungkasnya.

Rapat ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah narasumber yang dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra serta Kajati Sultra. Hasil diskusi diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Turut hadir: Forkopimda Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, Pimti Pratama di lingkungan Pemprov Sultra, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, dan pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra, serta pimpinan BUMN dan BUMD se-Sultra.  

(MC: Reporter Winda, Redaktur Nasriah)